Benarkah Ujian Nasional Akan Dihapus? Ini Dia Faktanya!


Yofakta.com – Empat pokok kebijakan pendidikan yang disebut “Merdeka Belajar” telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim.

Benarkah Ujian Nasional Akan Dihapus? Ini Dia Faktanya!
Salah satu yang menarik dari 4 poin kebijakan tersebut adalah penghapusan Ujian Nasional (UN) bagi siswa jenjang akhir.

Seperti apa fakta seputar penetapan kebijakan penghapusan Ujian Nasional oleh Menteri Pendidikan tersebut? Berikut kami sampaikan ulasannya.

Baca juga: Pekerja Asing Bakal Membludak? Ini Dia Fakta-faktanya!

Empat Kebijakan Pokok Pendidikan


Menteri Pendidikan Nadiem Makarim telah menetapkan 4 kebijakan pokok pendidikan yang merupakan respon atas arahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Keseluruhan kebijakan pokok pendidikan yang telah ditetapkan tersebut, antara lain:

Pertama, pada tahun 2020 penyelenggaraan USBN akan diterapkan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah.

Kompetensi siswa akan dinilai dalam ujian ini, bisa berupa tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif.

Misalnya, membuat portofolio, tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya.

Poin kedua, tahun 2020 menjadi pelaksanaan Ujian Nasional untuk terakhir kalinya. Di tahun 2021 penyelenggaraan UN akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Ketiga, penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) lebih disederhanakan dan ada beberapa komponen yang akan dipangkas.

Dalam pokok kebijakan ini, nantinya guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tetapi tetap mengacu pada tiga komponen inti RPP yang terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen.

Keempat, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tetap menggunakan sistem zonasi, tetapi dengan kebijakan yang lebih fleksibel. Tujuannya untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas pendidikan di berbagai daerah.

Komposisi PPDB tersebut antara lain, minimal 50 persen jalur zonasi, minimal 15 persen jalur afirmasi, dan maksimal 5 persen jalur perpindahan. Sedangkan sisanya 0-30 persen untuk jalur prestasi disesuaikan dengan kondisi daerah.

Tahun 2021 Ujian Nasional Akan Dihapus


Salah satu yang sangat menarik perhatian dari keempat pokok kebijakan pendidikan tersebut adalah dihapusnya Ujian Nasional pada tahun 2021.

Tahun ini menjadi tahun terakhir diadakannya Ujian Nasional bagi siswa jenjang akhir. Tahun 2021 mendatang Kementerian Pendidikan akan mulai menetapkan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter sebagai pengganti Ujian Nasional (UN).

Namun demikian, ujian tetap diadakan tetapi tidak di jenjang akhir. Pelaksanaan ujian diubah menjadi di pertengahan jenjang, yaitu kelas 4 SD, 8 SMP, dan 11 SMA/SMK.

Menurut Nadiem, ada beberapa alasan mengapa perubahan ini harus dilakukan. Pemindahan ujian ke pertengahan jenjang akan memudahkan guru melihat potensi anak dan memperbaiki apa saja kurangnya. Sehingga siswa akan berhasil untuk menuju ke jenjang selanjutnya.

Jadi, ujian tidak lagi menjadi alat seleksi dan lebih pada alat evaluasi sehingga nantinya sekolah memiliki waktu untuk melakukan perbaikan sebelum anak itu lulus ke jenjang berikutnya.

Selain itu, pelaksanaan ujian di tengah jenjang juga akan mengurangi stres bagi anak dan orangtua yang sering ditimbulkan ketika ujian masih digunakan sebagai alat seleksi.

Simak juga: 5 Fakta Mengagumkan tentang Pohon, Yuk Kita Jaga Kelestariannya!

Ujian Nasional Dianggap Kurang Ideal


Tahun 2020 akan menjadi yang terakhir pelaksanaan Ujian Nasional karena mulai 2021, UN akan diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter ini nantinya terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter.

Menurut Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, pengukuran prestasi belajar siswa menggunakan Ujian Nasional masih kurang ideal. Materi UN yang terlalu padat cenderung berfokus pada hafalan dan bukan pada kompetensi.

Selain itu, Nadiem juga mengatakan bahwa UN selama ini hanya menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu dan seringkali menjadi beban stres para guru, orangtua, maupun siswa.

Semangat UN yang bertujuan untuk mengasesmen sistem pendidikan, baik di lingkup sekolah, daerah, maupun sistem pendidikan secara nasional menurutnya masih kurang ideal.

UN hanya menilai satu aspek, yakni kognitifnya. Tapi selama ini belum mampu menyentuh aspek kognitif dan lebih kepada penguasaan materi sehingga belum mampu menyentuh karakter siswa secara lebih holistik.

Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter


Digantinya UN menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter di tahun 2021 nanti menjadi kebijakan yang saat ini sangat menarik perhatian.

Menurut Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, UN memang dibutuhkan secara nasional sebagai tolak ukur, akan tetapi apa yang diukur dan siapa yang diukur itulah yang akan mengalami perubahan.

Nadiem menambahkan, bahwa Asesmen Kompetensi Minimum merupakan kompetensi yang benar-benar minimum.

Cara ini nantinya akan dapat memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum. Akan ada 2 materi yang akan diasesmen, yaitu literasi dan numerasi.

Peningkatan literasi adalah untuk mengasah kemampuan menganalisa suatu bacaan. Kemampuan mengerti atau memahami konsep di balik tulisan tersebut. Itu yang penting.

Kemudian yang kedua, numerasi adalah untuk meningkatkan kemampuan menganalisa menggunakan angka-angka dan matematika.

Dihapusnya UN Akan Membuat Siswa Lembek?


Dihapusnya Ujian Nasional (UN) dipastikan oleh Mendikbud Nadiem Makarim tidak akan membuat siswa menjadi ‘lembek’.

Nadiem juga membantah kritik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal penghapusan UN yang nantinya akan membuat siswa menjadi generasi muda yang lembek.

Menurut Nadiem, perubahan sistem UN menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter justru akan membuat sekolah dan siswa menjadi lebih tertantang.

Apa Kata DPR?


Kebijakan mengganti UN dengan Asesmen Kompetensi ini justru diapresiasi oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian karena dianggap sejalan dengan pemikirannya.

Menurut Hetifah, selama ini Ujian Nasional tidak konsisten dengan kurikulum K-13 yang menekankan cara berpikir dan logika. UN lebih banyak memuat hafalan.

Padahal, menurutnya yang diperlukan adalah mendidik anak-anak agar memiliki skill, seperti kemampuan literasi dan numerasi.

Namun demikian, Hetifah juga mengingatkan transisi dari sistem lama ke yang baru tentu bukan hal yang mudah.

Harus ada sosialisasi dan pendampingan yang serius kepada semua pihak mulai dari Pemda, sekolah, guru, siswa, hingga orangtua agar memahami sistem baru yang akan dijalankan pada 2021 mendatang.

Waktu selama 2 tahun ini agar dimaksimalkan terutama untuk menyampaikan ke para guru bagaimana metode mengajar yang baik untuk melatih kompetensi yang akan diujikan.
Demikian fakta-fakta dihapusnya Ujian Nasional yang akan mulai dilaksanakan pada tahun 2021 mendatang. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kebijakan tersebut?

Sumber:
https://news.okezone.com/read/2019/12/11/65/2140826/6-fakta-menarik-ujian-nasional-dihapus-mulai-2021
https://cianjurtoday.com/empat-pokok-kebijakan-pendidikan-ditetapkan-ujian-nasional-dihapus/
https://www.liputan6.com/news/read/4131639/ujian-nasional-dihapus-dpr-minta-nadiem-dalami-konsep-pendidikan-negara-lain
https://news.detik.com/berita/d-4818746/4-poin-penting-tentang-penghapusan-ujian-nasional-mulai-2021?single=1

Posting Komentar

Copyright © 2019 Yofakta