5 Poin Draf Revisi Undang-undang KPK yang Menuai Kontroversi


Yofakta.com - Upaya DPR meloloskan usulan revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sejumlah pihak sebagai ‘operasi senyap’ untuk melemahkan KPK.

5 Poin Draf Revisi Undang-undang KPK yang Menuai Kontroversi
Usulan mengenai revisi UU KPK itu dibahas dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (5/9/2019) lalu oleh Badan Legislasi (Baleg). Bahkan, saking mulusnya, usulan Baleg tersebut disetujui oleh seluruh fraksi.
Reaksi pro dan kontra muncul dari sejumlah pihak. Beberapa poin revisi dinilai akan melemahkan lembaga ‘anti-rasuah’ itu untuk ke depannya.

Apa saja poin yang menjadi kontroversi dalam draf revisi UU KPK yang diajukan DPR? Berikut ulasannya!

1. Independensi


Revisi tentang kedudukan KPK ada pada bagian penjelasan umum UU KPK. Di dalamnya memuat draf yang mengatur kedudukan KPK menjadi bagian dari eksekutif.

Apabila Revisi UU ini disahkan, nantinya KPK menjadi lembaga pemerintah yang pegawainya berstatus sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara). Meski KPK dinyatakan tetap independen, namun pegawai KPK juga harus tunduk pada UU ASN.

Padahal, selama ini KPK berstatus sebagai lembaga ad-hoc independen dan bukan bagian dari pemerintah.

2. Dibentuknya Dewan Pengawas KPK


Ada 7 pasal dalam Revisi UU KPK yang mengatur tentang pembentukan Dewan Pengawas KPK, antara lain 37A, 37B, 37C, 37D, 37E, 37F, dan 37G.

Dewan Pengawas KPK terdiri dari 5 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Presiden. Tugasnya ialah mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.

3. Izin Penyadapan


Revisi UU KPK mengatur bahwa harus ada izin tertulis dari Dewan Pengawas sebelum KPK melakukan penyadapan. Sesudah dapat izin, KPK dapat melakukan penyadapan dengan jangka waktu maksimal selama 3 bulan sejak izin diberikan.

Selama ini KPK bebas melakukan penyadapan terhadap terduga tindak pidana korupsi.

Disebutkan dalam pasal 12D, penyadapan bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam pemberantasan korupsi. Hasil penyadapan yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi wajib dimusnahkan ‘segera’.

4. Kewenangan Terkait Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)


Revisi UU KPK juga mengatur kewenangan KPK terkait penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Pada pasal 40 ayat 1, penerbitan SP3 dilakukan untuk perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu setahun.

5. Asal Penyelidik dan Penyidik


Dalam UU KPK saat ini, tidak ditegaskan asal PENYELIDIK. Sementara revisi UU Pasal 43 menyebutkan, PENYELIDIK harus dari Polri.

Terkait PENYIDIK, Pasal 45 UU yang berlaku saat ini menyebutkan PENYIDIK diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Revisi UU KPK nantinya mengatur PENYIDIK diangkat dari Polri, Kejaksaan Agung RI, dan penyidik PNS yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang.

Nah, itulah 5 poin draf Revisi UU KPK yang saat ini tengah menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Surat inisiatif DPR untuk merevisi regulasi tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah di meja Presiden Joko Widodo. Keputusannya sekarang berada di tangan Presiden.

Berdasarkan aturan, Presiden memiliki waktu setidaknya 60 hari untuk memberikan sikap terhadap usulan revisi UU KPK. Di tengah proses ini, kontroversi dan desakan masyarakat yang menolak revisi UU KPK terus mengemuka.

Semua tergantung Surat Presiden (Surpres) yang akan dikeluarkan Jokowi apakah revisi UU KPK itu akan berlanjut...? Atau tidak...?

Sumber:
www.kompas.com

Posting Komentar

Copyright © 2019 Yofakta